Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Masih Berantakan

Bayangkan kalau kamu punya budget ratusan triliun rupiah buat memperbaiki sekolah, tapi uang itu malah dipakai buat hal lain yang sebenarnya nggak sepenuhnya prioritas pendidikan. Frustrasi, kan? Nah, itulah yang lagi terjadi di Indonesia tahun 2026 ini. Anggaran pendidikan disebut-sebut mencapai rekor tertinggi, sekitar Rp757,8 triliun atau bahkan sampai Rp769 triliun, dan katanya sudah memenuhi amanat konstitusi 20% dari APBN. Tapi di lapangan? Banyak yang merasa ini cuma angka cantik di kertas.

Banyak pihak protes: kenapa anggaran besar begini, tapi sekolah masih bocor, guru honorer nasibnya nggak kunjung membaik, dan kualitas belajar siswa kita masih ketinggalan jauh dibanding negara tetangga. Yang lebih bikin geram, sebagian besar dana ini diperebutkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Apakah ini solusi tepat, atau malah mengorbankan hal-hal esensial di dunia pendidikan? Mari kita obrolin lebih dalam, santai tapi jujur.

Anggaran Pendidikan 2026: Besar di Atas Kertas, Tapi…

Pemerintah memang bangga banget sama angka ini. Dibanding tahun 2025 yang sekitar Rp690-724 triliun, tahun 2026 naik hampir 10%. Resmi disebut 20% dari total APBN, sesuai Pasal 31 UUD 1945 dan UU Sisdiknas. Alokasinya dibagi untuk tiga hal utama: bantuan siswa/mahasiswa, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, plus sarana-prasarana sekolah.

Tapi ada yang mengganjal. Dari total itu, sekitar Rp223-335 triliun (bisa hampir 30%) dialokasikan ke program MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional. Artinya, kalau dikurangi bagian MBG, porsi pendidikan “murni” bisa turun jadi sekitar 14% saja. Banyak yang bilang ini seperti “pembajakan” anggaran pendidikan untuk program populis.

Pemerintah bantah keras. Kata mereka, MBG masuk kategori pendidikan karena mendukung siswa agar bisa belajar dengan gizi baik. Bahkan, anggaran Kemendikdasmen sendiri naik, dan ada tambahan untuk revitalisasi sekolah. Tapi realitasnya? Realisasi anggaran pendidikan selama ini jarang mencapai full 20%. Tahun-tahun sebelumnya cuma sekitar 15-17%. Jadi, pertanyaannya: uangnya ke mana?

Kenapa Sistem Pendidikan Kita Belum Beres?

Masalahnya nggak cuma soal nominal duit. Sistemnya sendiri yang bermasalah dari dulu. Bayangkan analogi sederhana: kamu kasih budget besar buat renovasi rumah, tapi tukangnya nggak kompeten, bahan dicuri, dan rencana renovasinya nggak jelas. Hasilnya? Rumah tetap bocor.

Begitu juga pendidikan kita. Beberapa isu klasik yang masih ada sampai sekarang:

• Fasilitas sekolah rusak parah — Lebih dari 60% ruang kelas di banyak daerah masih rusak, kekurangan meja, kursi, apalagi lab atau internet stabil.
• Guru honorer dan kesejahteraan — Banyak guru P3K gajinya dipotong atau telat bayar. Tunjangan profesi guru naik, tapi distribusinya nggak merata.
• Kualitas belajar rendah — Hasil asesmen internasional seperti PISA masih jeblok. Literasi dan numerasi siswa Indonesia tertinggal.
• Ketimpangan antar daerah — Di pulau Jawa mungkin oke, tapi di 3T (terdepan, terluar, tertinggal)? Akses sekolah aja susah.

Dan yang paling bikin miris: korupsi masih merajalela. Dari pengadaan laptop, buku, sampai proyek infrastruktur, banyak kasus yang ditangani KPK. Anggaran besar tanpa pengawasan ketat malah jadi ladang subur buat korupsi.

Program MBG: Solusi atau Pengalihan Perhatian?

Program Makan Bergizi Gratis ini jadi pusat perdebatan. Pemerintah bilang ini penting buat anak-anak miskin agar nggak belajar dalam keadaan lapar. Targetnya jutaan siswa dan santri. Tapi kritiknya banyak:

• MBG makan porsi besar dari anggaran pendidikan, padahal seharusnya dana itu buat guru, buku, atau bangun sekolah.
• Ada kasus keracunan massal di awal pelaksanaan, plus potensi korupsi di rantai pasok makanan.
• Beberapa kelompok bahkan gugat ke MK karena dianggap melanggar konstitusi—MBG bukan “pendidikan” murni.

Satu sisi, MBG bisa bantu nutrisi anak. Sisi lain, kalau dana pendidikan dikurangi, bagaimana mau tingkatkan mutu belajar? Ini seperti obat sakit kepala, tapi malah bikin perut kembung karena makan berlebihan.

Apa yang Sebenarnya Harus Diperbaiki?

Kalau anggaran sudah besar, kenapa hasilnya belum kelihatan? Jawabannya ada di sistem. Beberapa langkah yang seharusnya dilakukan:

1. Perjelas definisi 20% anggaran pendidikan — Revisi UU Sisdiknas lagi biar nggak bisa “dimainkan” dengan masukin program non-esensial.
2. Transparansi dan akuntabilitas — Publikasikan detail penggunaan dana, audit ketat, dan hukum berat buat koruptor.
3. Prioritaskan mutu, bukan cuma kuantitas — Lebih banyak dana buat pelatihan guru, kurikulum relevan, dan teknologi pendidikan.
4. Pemerataan akses — Fokus ke daerah tertinggal, bukan cuma program nasional megah.
5. Libatkan masyarakat — Guru, orang tua, dan komunitas harus ikut pantau penggunaan anggaran.

Tanpa perbaikan sistem, anggaran berapapun besarnya bakal sia-sia. Uang mengalir, tapi masalah tetap menggunung.

Sudah Saatnya Kita Bicara Serius

Anggaran pendidikan diperebutkan karena semua pihak ingin bagiannya. Tapi kalau sistemnya tak pernah dibereskan, kita cuma muter di tempat. Generasi muda butuh pendidikan berkualitas, bukan cuma janji besar di APBN.

Kita semua punya peran: pemerintah harus lebih transparan, DPR awasi ketat, dan kita sebagai masyarakat jangan diam saja. Bagaimana menurutmu? Apakah MBG prioritas utama, atau sebaiknya dana dikembalikan full ke pendidikan inti? Share pendapatmu di kolom komentar ya!